Sungailiat – PJ. Bupati Bangka M. Haris menghadiri Rapat Paripurna Persetujuan Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Bangka yang di bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kab.Bangka, Rabu (31/01/2024).
Adapun Raperda yang di sahkan pada hari ini yakni dua Raperda tentang perlindungan dan pelestarian sumber daya ikan di perairan darat, dan Raperda tentang penyelesaian sengketa tanah garapan.
PJ. Bupati Bangka M. Haris dalam sambutannya menjelaskan, kedua raperda yang di sahkan ini sebagai dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Bangka.
“Keberadaan raperda kelestarian dan sumber daya ikan merupakan bentuk landasan hukum bagi perangkat daerah dalam melaksanakan perlindungan dan kelestarian sumber daya ikan. Dimana urusan lingkungan hidup dan perikanan merupakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan menjadi urusan pemerintah sehingga pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menyusun regulasi terkait perlindungan dan pelestarian ikan diperairan darat,” Jelas Haris.
lanjut haris, raperda tentang penyelesaian sengketa tanah garapan merupakan salah satu bentuk implementasi berlakunya undang undang nomor 5 tahun 1990 tentang peraturan dasar pokok pokok agraria yang mengamanatkan bahwa setiap urusan yang terjadi dibidang pertanahan merupakan urusan pemerintah.
“oleh karena itu dalam proses penyelasai sengketa yang terjadi dibidang agraria atau pertahan merupakan tanggungjawab yang harus diselesaikan oleh pemerintah,” Ucap Haris.
haris juga berharap agar raperda sengketa tanah ini sebagai landasan hukum dalam penyelesaian sengketa tanah atau agraria di kabupaten bangka.
Tak lupa pula diakhir sambutan PJ. Bupati Bangka mengucapkan terimakasih kepada DPRD Kab. Bangka atas disahkannya kedua raperda tersebut.
Pada acara ini dilakukan penandatangan berita acara keputusan persetujuan raperda yang dilakukan oleh ketua DPRD Kab. Bangka,dan Wakil Ketua DPRD Kab. Bangka serta disaksikan langsung oleh PJ. Bupati Bangka.
