Pj. Bupati Bangka menerima penyerahan insentif fiskal untuk kinerja penghapusan kemiskinan di Istana Wakil Presiden, kamis (9/11/2023).
Insentif fiskal sebesar Rp. 6.090.859.000 tersebut, diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Bapak Ma’ruf Amin didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Mentri Keuangan dan Plt. Kepala Badan Pusat Statistik.
Penghargaan insentif fiskal ini diterima Kabupaten Bangka, atas kinerjanya dalam menekan kemiskinan ekstrem dibawah 1% per maret 2023, sebagai bentuk dukungan terhadap capaian target nasional 0% ditahun 2024.
Wakil Presiden Republik Indonesia, dalam sambutannya menekan kepada daerah untuk memperkuat strategi penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan memperkuat kegiatan yang manfaatnya langsung ke Masyarakat.
“Dengan menggunakan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem P3KE untuk penajaman intervensi diutamakan untuk keluarga miskin dengan akses terbatas, lansia dan penyandang disabilitas,” ujar Wapres.
Pada kesempatan ini Wakil Presiden juga menekankan kepada daerah untuk waktu yang tersisa 1 (Satu) tahun daerah harus menyusun program dan kegiatan serta keberpihakan anggaran daerah untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Penyerahan Insentif Fiskal tersebut, dilakukan secara simbolis untuk Kategori Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun Berjalan 2023 kepada daerah yang memiliki kinerja baik.
Pj. Bupati Bangka M. Haris Ar. AP. MH menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang sudah berkerjasama dan berkontribusi upaya penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bangka hingga berada pada angka dibawah 1 %.
“Kedepan, Pemkab Bangka akan melanjutkan upaya untuk menghapus kemiskinan ekstrem, yaitu melakukan penajaman strategi pengurangan beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan dan mengurangi kantong kemiskinan, memperluas jangkauan intervensi kepada masyarakat miskin ekstrem, memperkuat konvergensi program melalui APBD dan non APBD terutama program yang manfaatnya langsung ke masyarakat, serta memperkuat dan mengembangkan kolaborasi dan kerjasama dengan seluruh stakeholder, dunia usaha, perguruan tinggi, media dan filantropi,” kata M. Haris.
Sementara itu Kepala Bappeda, Pan Budi Marwoto menyatakan bahwa strategi lainnya yang diambil oleh Pemkab Bangka adalah melalui kebijakan pengurangan beban pengeluaran masyarakat; peningkatan pendatapan masyarakat; dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
“Pengurangan beban pengeluaran masyarakat dilakukan dengan memberikan bantuan sosial dan perlindungan sosial terutama yang berhubungan langsung dengan kebutuhan dasar. Peningkatan pendapatan masyarakat dengan kebijakan peningkatan produktivitas diantaranya melalui program mikro kredit tanpa bunga dan tanpa agunan. Strategi pengurangan pengeluaran kebutuhan dasar masyarakat dan peningkatan produktivitas difokuskan ke wilayah-wilayah kantong kemiskinan,” ucap Pan Budi.
