BANGKA — Persoalan kelangkaan dan antrean bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Bangka menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Bupati Bangka bersama Wakil Bupati menggelar rapat tindak lanjut koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk membahas persoalan tersebut di Rumah Dinas Bupati Bangka, Rabu (28/10/2026).

Rapat ini menjadi langkah koordinasi untuk menindaklanjuti isu kelangkaan dan antrean BBM yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat, mobilitas kendaraan, serta kelancaran kegiatan ekonomi di daerah.

Bupati dan Wakil Bupati didampingi Sekretaris Daerah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Staf Ahli Bupati, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, serta Kepala Bagian Perekonomian.

Keterlibatan unsur perangkat daerah tersebut mencerminkan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam menangani persoalan BBM. Penanganannya tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pasokan, tetapi juga kelancaran distribusi, pengawasan di lapangan, serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.

Bupati Bangka menegaskan bahwa persoalan BBM harus ditangani melalui koordinasi yang serius dan langkah yang terarah.

“Persoalan kelangkaan dan antrean BBM ini harus menjadi perhatian bersama. Kita perlu memperkuat koordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk mengetahui persoalan yang terjadi di lapangan dan mencari langkah penanganan yang tepat. Jangan sampai kondisi ini terus mengganggu aktivitas masyarakat dan roda perekonomian daerah. Kepentingan masyarakat harus menjadi perhatian utama dalam setiap upaya penyelesaian,” tegas Bupati Bangka.

Melalui rapat tindak lanjut ini, Pemerintah Kabupaten Bangka bersama unsur Forkopimda diharapkan dapat memperkuat komunikasi dan menyelaraskan langkah penanganan sesuai kewenangan masing-masing. Evaluasi terhadap kondisi di lapangan juga penting agar persoalan yang muncul dapat ditangani berdasarkan informasi dan kebutuhan nyata masyarakat.

Penanganan isu BBM membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk instansi terkait dan pihak yang berwenang dalam penyediaan serta distribusi BBM. Karena itu, koordinasi diharapkan tidak berhenti pada pembahasan, tetapi berlanjut pada langkah konkret sesuai hasil evaluasi dan kewenangan masing-masing.

Bagi masyarakat, BBM bukan sekadar bahan bakar. Kelancaran pasokannya berkaitan erat dengan pekerjaan, transportasi, usaha, dan aktivitas sehari-hari. Oleh sebab itu, upaya mencari solusi atas persoalan kelangkaan dan antrean BBM menjadi bagian penting dalam menjaga kelancaran kehidupan sosial dan ekonomi di Kabupaten Bangka.